Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3098/KM.4/2011 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1852/KM.4/2011 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1102/KM.4/2011 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 787/KM.4/2011 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Surat Direktur Jenderal Nomor 577/BC/2011 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Terhadap Kawasan Berikat yang Melakukan Kegiatan Pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KM.4/2011 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.4/2011 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.04/2011Tentang Kawasan Berikat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.011/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi,Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain A Wning Dan Kerai Matahari | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-1l0/PMK.011/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 173/KM.4/2011 Tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011 Tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-AUSTRALIA-NEWZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) | |
Surat Direktur Jenderal Nomor 157/BC.8/2011 Tentang Daftar Perusahaan Asuransi umun yang Dapat Memasarkan Produk Customs Bond dan Excise Bond |