Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 15/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat lain Dalam Daerah Pabean Dengan Jaminan dan Pemasukannya Kembali Ke Tempat Penimbunan Berikat |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 14/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Tempat Penimbunan Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 13/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 11/BC/2016 Tentang Penyampaian Laporan Bulanan Atas Barang Kena Cukai (BKC) Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai Atau Pembebasan Cukai Periode Bulan Juni 2016 Dan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3c) Awal Pengajuan Bulan Juli 2016 Untuk Kebutuhan Periode Bulan Agustus 2016 |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 11/BC/2016 Tentang PEROMAN PELAKSANAAN PENGUMANDAHAN (DETASERING) PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 10/BC/2016 Tentang Larangan Memasuki Tempat-Tempat yang Dapat Mencemarkan Kehormatan dan Martabat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 10/BC/2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 9/BC/2016 Tentang Tata Cara Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) Atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 9/BC/2016 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2011 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 8/BC/2016 Tentang TATACARA PELAYANAN PERIZINAN TRANSAKSIONAL DI KAWASAN BERIKAT SECARA ONLINE |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 7/BC/2016 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 6/BC/2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 5/BC/2016 Tentang PEDOMAN TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/PMK.01/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 4/BC/2016 Tentang TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016 |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 3/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 2/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Pusat Logistik Berikat |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 1/BC/2016 Tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 80/BC/2015 Tentang Pelaksanaan uji coba dan penerapan secara penuh (mandatory) sistem pertukaran data elektronik atas penyampaian pemberitahuan pabean pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b bandar lampung dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean ngurah rai |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 77/BC/2015 Tentang RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2015-2019 |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 71/BC/2015 Tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 70/BC/2015 Tentang Perubahan Tipologi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta Menjadi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 69/BC/2015 Tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Sumbawa dan Penghapusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bima |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 68/BC/2015 Tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 67/BC/2015 Tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua dan Penghapusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Atapupu |
| Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 66/BC/2015 Tentang Perubahan Tipologi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tarakan Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan |