Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 Tentang Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999 Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 219/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 292/KMK.01/1998 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 208/KMK.01/1999 Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 461/KMK.05/1997 tentang penggunaan customs bond sebagai jaminan untuk pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.01/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 Tentang tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1998 Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.017/1998 Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/1998 Tentang Perubahan keputusan menteri keuangan nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan menteri keuangan nomor 547/KMK.01/1997 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/1998 Tentang Penyempurnaan Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut (BC.2.2) Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.01/1998 Tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Minyak Sawit/Minyak Kelapa dan Produk Turunannya |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/1997 Tentang Penyempurnaan keputusan menteri keuangan nomor 291/KMK.05/1997 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 Tentang Penggunaan Customs Bond Sebagai Jaminan Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.05/1997 Tentang Penggunaan Jaminan Tunai untuk Menjamin Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/1997 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 448/KMK.05/1996 Tanggal 31 Juli 1996 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997 Tentang Daftar Kode Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 Tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 Tentang Tatalaksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.01/1996 Tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang ekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996 Tentang Pemeriksan pabean atas barang ekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 Tentang Gudang Berikat |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/1996 Tentang Pembebasan Cukai |