Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/1997 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 448/KMK.05/1996 Tanggal 31 Juli 1996 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997 Tentang Daftar Kode Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 690/KMK.05/1996 Tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 Tentang Tatalaksana impor barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman pos dan kiriman melalui perusahaan jasa titipan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.01/1996 Tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang ekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487/KMK.05/1996 Tentang Pemeriksan pabean atas barang ekspor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 Tentang Gudang Berikat |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/1996 Tentang Pembebasan Cukai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996 Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajakn dalam rangka impor |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 648/KMK.04/1994 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1430/KM.1/1993 Tentang Jadwal Retensi Arsip DJBC |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/kmk.09/1993 Tentang Pengurusan Piutang Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.013/1992 Tentang Penetapan besarnya tarif dan tata cara pembayaran serta penyetoran pajak ekspor dan atau pajak ekspor tambahan |