![]() | Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 7/BC/2016 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN |
![]() | Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 12/BC/2015 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Atas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Tempat Penimbunan Berikat Dengan Menggunakan Kode Billing |
![]() | Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 11/BC/2015 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Dengan Menggunakan Kode Billing Atas Pelayanan Ekspor Pada Kantor Pelayanan Yang Menerapkan Pertukaran Data Elektronik |
![]() | Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 9/BC/2014 Tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, Dan Tempat Penimbunan Berikat, Serta Kerahasiaan Data Dan/Atau Informasi Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai |
![]() | SE Dirjen Bea Cukai Nomor 15/BC /2013 Tentang Persiapan Mandatory Penggunaan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) Untuk Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
![]() | Keputusan Dirjen Bea Cukai Nomor 169/BC/2012 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) |
![]() | Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997 Tentang Daftar Kode Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean |