Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru (Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area) | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean Trade In Goods Agreement) | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Lisin, Ester dan Garamnya Untuk Pakan Ternak (Feed Grade) dari Republik Rakyat Tiongkok | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Coil Of Other Alloy (HRC Alloy) Dari Republik Rakyat Tiongkok | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.4/2022 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8 | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2018 Tentang PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2018 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barnag Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA) | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 /PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) |