Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 27/BC/2017 Tentang Pemotongan Kuota Ekspor dan Impor Secara Elektronik |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 34/BC/2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 31/BC/2016 Tentang TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI BADAN USAHA DAN/ ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 6/BC/2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean |
| Peraturan Pemerintah Nomor 85/TAHUN/2015 Tentang Tempat Penimbunan Berikat |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 Tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 10/BC/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2014 tentang Tata cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification) |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 7/BC/2015 Tentang Petunjuk Teknis Prosedur Kepabeanan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Kapal Wisata (Yacht) Asing Dalam Rangka Sail Tomini Tahun 2015 dan Sail to Anambas and Natuna 2015 |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan / atau Cukai |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 19/BC/2013 Tentang Toko Bebas Bea |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 14/BC/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Kapal Yang Telah Dimasukkan Ke Dalam Daerah Pabean Oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Dan Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.011/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi,Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Tentang perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Pembebanan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached) |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011 |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan |
| Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 16/BC/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantangkan Dan Tidak Dikelantangkan (Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached) |
| Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 10/BC/2011 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-63/BC/1997 tentang tata cara Pendirian dan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat |
| SE Dirjen Bea Cukai Nomor 8/BC/2011 Tentang Prosedur Kepabeanan atas Pemasukan dan Pengeluaran Kapal Layar (Yacht) Dalam Rangka Sail Waktobi-Belitong 2011 |