Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 Tentang Jenis barang kena pajak barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah |
| Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone)daerah industri Pulau Batam. |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 Tentang Dasar perhitungan, pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau |
| Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 378/KMK.05/2000 Tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri |
| Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah |
| Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 |
| Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa |
| Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai baranf dan jasa dan pajak dan pajak penjualan atas barang mewah |
| Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak |
| Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan atas tanah dan bangunan |
| Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 648/KMK.04/1994 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai |
| Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 1994 |
| Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah |
| Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan |
| Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.013/1992 Tentang Penetapan besarnya tarif dan tata cara pembayaran serta penyetoran pajak ekspor dan atau pajak ekspor tambahan |
| Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan |
| Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah |
| Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan |
| Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan |