Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PM.1/2007, telah ditetapkan pedoman penyusunan Standard Prosedur Operasi Di Lingkungan Departemen Keuangan;

Bahwa dalam rangka keseragaman penerapan dan pelaksanaan Standard Prosedur Operasi tersebut secara efektif, perlu memberikan pedoman penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan, serta monitor dan evaluasi Standard Prosedur Operasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, Dan Pelaksanaan, Serta Monitor Dan Evaluasi Standard Prosedur Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006,
   Tentang Pedaman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) Di Lingkungan Departemen Keuangan

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 448/PMK.01/2001,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008,
   Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006,
   Tentang Pedaman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) Di Lingkungan Departemen Keuangan
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai