bahwa untuk menyesuaikan tatacara penagihan pajak termasuk bea masuk dan cukai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 dengan Keputusan Menteri Keuangan;

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997,
   Tentang Penggunaan Customs Bond Sebagai Jaminan Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997,
   Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
4. Keputusan Presiden Nomor 122/M/1998,
   Tentang Pembubaran Kabinet Reformasi Pembangunan
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997,
   Tentang Penggunaan Customs Bond Sebagai Jaminan Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996,
   Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998,
   Tentang Penunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997,
   Tentang Penggunaan Customs Bond Sebagai Jaminan Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor