Bahwa dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan, diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai registrasi untuk mendapatkan nomor identitas pengguna jasa dalam rangka akses kepabeanan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Registrasi Kepabeanan;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P/2010,
   Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan periode 2009-2014
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007,
   Tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan - PPJK

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2011,
   Tentang Registrasi Importir