Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997,
   Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1945,
   Tentang Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia