Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan;

1. Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 25/BC/2009,
   Tentang Tentang bentuk dan isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010,
   Tentang Keberatan di bidang kepabeanan
3. Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 39/BC/2010,
   Tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997,
   Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006,
   Tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal di lingkungan Depertemen Keuangan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008,
   Tentang Tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan CUkai
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009,
   Tentang Perubahan peraturan menteri keuangan nomor 51/PMK.04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan CUkai
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
    Tentang Kepabeanan