Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, penyederhanaan ketentuan dan menjamin kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P/2010,
   Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan periode 2009-2014

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/2010,
   Tentang Penggunaan Jaminan Bank Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 457/KMK.05/1997,
   Tentang Penggunaan Jaminan Tunai untuk Menjamin Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997,
   Tentang Penggunaan Customs Bond Sebagai Jaminan Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999,
   Tentang Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor