Bahwa penggunaan produksi barang hasil olahan di Kawasan Berikat sebagai penunjang industri di Daerah Pabean Indonesia Lainnya perlu semakin ditingkatkan;

Bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di luar Kawasan Berikat yang memproduksi komoditi ekspor perlu ditingkatkan ekspornya;

Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu mengatur kembali jumlah pengeluaran barang hasil olahan PDKB penghasil barang jadi atau barang/bahan yang akan diolah lebih lanjut di Daerah Pabean Indonesia Lainnya, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996,
   Tentang Tempat Penimbunan Berikat
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997,
   Tentang Kawasan Berikat
4. Keputusan Presiden Nomor 122/M/1998,
   Tentang Pembubaran Kabinet Reformasi Pembangunan

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997,
   Tentang Kawasan Berikat