Bahwa mengingat kepada Pengusaha Pabrik dan Importir hasil tembakau diwajibkan untuk menghitung, memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai, untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000,
   Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000,
   Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 597/KMK.04/2001,
   Tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.04/2000,
   Tentang Dasar Perhitungan, Pemungutan, Dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasul Tembakau Buatan Luar Negeri