Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, dipandang perlu mengatur Penggunaan Jaminan tertulis sebagai jaminan pembayaran pungutan negara atas impor barang dengan Keputusan Menteri Keuangan;

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997,
   Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995,
   Tentang Cukai
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
   Tentang Pajak Penghasilan
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
7. Keputusan Presiden Nomor 122/M/1998,
   Tentang Pembubaran Kabinet Reformasi Pembangunan
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996,
   Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998,
   Tentang Penunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996,
    Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajakn dalam rangka impor

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005,
   Tentang Perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 441/KMK.05/1999 tentang penggunaan jaminan tertulis untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi dan pajak dalam rangka impor