Bahwa dalam rangka pemberlakuan Pulau Batam dan Pulau-pulau di sekitarnya sebagai Kawasan Berikat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.33 Th.. 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.43 Th.. 1997 dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.349/KMK.01/1999 dengan Keputusan Menteri Keuangan.

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
   Tentang Kepabeanan
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983,
   Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983,
   Tentang Pajak Penghasilan
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983,
   Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997,
   Tentang Kawasan Berikat