Direktori Peraturan DJBC
Menjadi Sistem Terlengkap Untuk Browse Peraturan Terkait Dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 
BROWSE BERDASARKAN
|
|
|
 
TAG PERATURAN
 
 
Posisi Anda : Browse Hal > Detail Peraturan
TAMBAHKAN FILTER
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Nomor PER-1/BC/2011, Tanggal 03-Jan-2011
DETAIL PERATURAN
Jenis:Peraturan Dirjen Bea Cukai
Penerbit:Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Hal Yang Diatur:Keberatan
Mulai Berlaku:03-Jan-2011 s/d
Tentang:Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan
Isi Singkat:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan;

Mengingat:
  1. Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 25/BC/2009,
    Tentang Tentang bentuk dan isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010,
    Tentang Keberatan di bidang kepabeanan
  3. Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 39/BC/2010,
    Tentang Pengisian Lembar Penelitian dan Penetapan
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009,
    Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010,
    Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997,
    Tentang Penagihan pajak dengan surat paksa
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006,
    Tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal di lingkungan Depertemen Keuangan
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008,
    Tentang Tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan CUkai
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009,
    Tentang Perubahan peraturan menteri keuangan nomor 51/PMK.04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean dan sanksi administrasi serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan CUkai
  10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995,
    Tentang Kepabeanan
Tag Peraturan:bpj,dokumen pelengkap,jaminan,jatuh tempo,keberatan,nilai pabean,pencairan jaminan,spp,spsa,sptnp,stck-1,surat paksa,surat tagihan,surat teguran,tambah bayar,tarif,
 
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Copyright © 2011
Tampilan terbaik menggunakan Mozilla Firefox versi 3.6 atau yang lebih baru.